Proudly Lasallian
UNIKA De La Salle Manado Menerima Mahasiswa Baru TA 2017-2018 - UNIKA De La Salle Manado Menerima Mahasiswa Baru TA 2017-2018 - UNIKA De La Salle Manado Menerima Mahasiswa Baru TA 2017-2018 - UNIKA De La Salle Manado Menerima Mahasiswa Baru TA 2017-2018 - UNIKA De La Salle Manado Menerima Mahasiswa Baru TA 2017-2018 - UNIKA De La Salle Manado Menerima Mahasiswa Baru TA 2017-2018

Peran Komisi Yudisial Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih

2017-07-12 10:33:19 - Posted by admin - Hits : 456 Peran Komisi Yudisial Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih

Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama Komisi Yudisial dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mewujudkan Peradilan Bersih. Hal ini disampaikan oleh Dr. Joko Samito, S.H., M.H.,  Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim pada Komisi Yudisial RI, dalam Kuliah Umum di Unika De La Salle pada tanggal 7 Februari 2017. Adapun Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.  Kedudukan Komisi Yudisial yang termaktub dalam Konstitusi, Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejajar dengan  Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPR, DPD,  Presiden/Wapres,  BPK,  MA, MK dan KY.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dalam penegakkan etik, Indonesia telah memiliki lembaga Komisi Yudisial (KY) yang berwenang “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan menjaga pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)”. Di sisi lain, Komisi Yudisial dan KPK telah melakukan kerjasama dengan 34 Universitas seluruh Indonesia dalam melakukan perekaman persidangan Tipikor di PN Tipikor setempat dengan tujuan untuk melakukan pemantauan peradilan tindak pidana korupsi. Pemantauan peradilan melalui jejaring merupakan alat untuk mengumpulkan data tentang kinerja pengadilan dan untuk memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dari lembaga peradilan serta penegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien. Pemantauan pengadilan juga merupakan alat pendidikan yang berharga bagi para mahasiswa hukum, aktifis anti korupsi, dan masyarakat sipil lainnya untuk mempelajari mekanisme pelaporan bila terjadi tindak pidana korupsi. Disamping itu pula  keterlibatan aktif peran serta masyarakat khususnya jejaring Komisi Yudisial di wilayah penghubung sangat dibutuhkan, untuk ikut peduli dan terlibat dalam aksi2 nyata  guna mewujudkan peradilan bersih dan bebas KORUPSI.

Keterlibatan perguruan tinggi  khususnya fakultas hukum untuk berperan aktif sangat dibutuhkan dalam pemantauan persidangan dan eksaminasi publik (hasil putusan) yang dianggap janggal sehingga tujuan terbentuknya Komisi Yudisial menjadi tepat sasaran. Diakhir Kuliah Umum Hakim Komisioner ini memberikan apresiasi kepada dosen maupun mahasiswa yang sangat antusias dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Satu hal yang menjadi perhatian kita bersama bahwa dalam pelaksanaannya Komisi Yudisial masih mendapatkan kendala-kendala antara lain sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Hakim yang melanggar etik bersifat rekomendasi dan belum dapat dilaksanakannya kewenangan Komisi Yudisial dalam hal penyadapan (Pasal 20 ayat 3 dan 4, UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY).

fh

fh1




Related News :
Comment