AKREDITASI BAN PT
Batas Pengisian KRS diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2019

Rapat Koordinasi Pengembangan Pengawasan Parsitipatif dalam Rangka PEMILUKADA

2015-06-29 10:26:03 - Posted by admin - Hits : 1119

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Puri pada tanggal 11-13 Juni 2015. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk 40 orang yang terdiri satu orang utusan dari Panwaslu Kabupaten dan Kotamadya di 7 daerah tingkat dua yang ikut Pemilukada serentak tahun 2015, satu orang perwakilan dari koordinator relawan Kabupaten dan Kota Madya, satu orang perwakilan dari Organisasi Kepemudaan, satu orang perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Utara dan perwakilan dari Pers. Silverando Kembi, Ketua BEM terpilih, mewakili Universitas Katolik De La Salle Manado untuk mengikuti rapat ini.

Pelaksanaan acara diisi dengan kegiatan pembekalan pengawasan partisipasi masyarakat untuk pemilu yang demokratis yang berkualitas dan focus discussion group untuk mengidentifikasi permasalahan pemilu dan rencana tindaklanjut bagi penyelenggara pemilu. Salah satu hasil rapat ini ialah rencana kerjasama Badan Pengawas Pemilu dengan universitas-universitas dalam bentuk MOU. Salah satu isi MOU adalah kewajiban mengutus beberapa mahasiswa untuk ikut berperan aktif dalam proses pengawasan PEMILUKADA serentak di delapan titik di Provinsi Sulawesi Utara: Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Boolang Mangondow Timur, Bupati dan Wakil Bupati Boolang Mangondow Selatan, Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Manado, Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Bitung, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Tomohon pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015.

“Tujuan pengawasan partisipatif ini adalah tercapainya perlakuan manusiawi terhadap rakyat dalam konteks pemilu.  Maksudnya adalah tidak ada pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat: memilih dan dipilih” kata Nasrulah S.H., salah satu pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam rapat koordinasi pengembangan pengawasan partisipatif dalam pemilukada di 8 titik di Sulawesi Utara.




Related News :
Comment